JABARNEWS | BANDUNG – DPD Partai Gerindra Jawa Barat menyayangkan pernyataan MUI Jabar yang menyebut gerakan tagar #2019GantiPresiden kental dengan provokasi. Pernyataan tersebut justru menambah panasnya suhu politik saat ini.
“Disayangkan, MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi, Kamis (2/8/2018), dikutip Deikcom.
Mulyadi juga menyebut gerakan tagar #2019GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan aspirasinya. Dia juga menilai tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut.
Bahkan secara tegas dia menyatakan, gerakan #2019GantiPresiden dijamin oleh konstitusi. Sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.
“Gerakan ini adalah hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi,” ucap Mulyadi.
Mulyadi berharap, pernyataan tersebut tidak menjadi sikap resmi dari MUI. Namun menjadi pernyataan pribadi dari pengurus MUI Jabar.
“Semoga pernyataan di atas tidak mewakili lembaga MUI yang terhormat, tapi pernyataan pribadi (dari pengurus MUI),” ujarnya.
Diberitakan sebelumya, MUI Jabar mengimbau agar gerakan tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. Pasalnya gerakan tersebut bisa memicu konflik karena kental dengan unsur provokasi dan mengarah ke aksi inskontitusional.
“Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi,” kata Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar.
(Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
