Daerah

Soal Pembelajaran Tatap Muka, ICMI Jabar Minta Jaminan Dari Pemerintah

×

Soal Pembelajaran Tatap Muka, ICMI Jabar Minta Jaminan Dari Pemerintah

Sebarkan artikel ini

JABARNEWS | BANDUNG – Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jawa Barat menilai Pendidikan Tatap Muka (PTM) harus dilakukan secara matang oleh pemerintah daerah.

Ketua ICMI Orwil Jabar Muhammad Najib mengatakan, pemerintah harus mampu menjamin kenyamanan dan kelayakan protokol kesehatan (prokes) di setiap sekolah.‎

Dia memandang, PTM belum bisa dilakukan secara total. Menurutnya, pembelajaran harus dilakukan dengan dua skema, baik secara tatap muka maupun jarak jauh.

Baca Juga:  Waspada, Berikut Ini Sejumlah Wilayah Jawa Barat Yang Berpotensi Hujan

‎”Kalau sekarang ini mau dicoba PTM bisa saja, tapi harus dengan memperhatikan prokes yang ketat, lalu dipilih pelajaran yang prioritas dulu, yang pokok saja yang lain bisa daring,” kata Najib di Kantor ICMI Jabar, Jl. Cikutra Kota Bandung, Senin (5/4/2021).‎

‎”Berjarak dengan masker, cuci tangan, jadi sekolah juga siap, infrastrukturnya juga harus tersedia, jangan sampai ada program tatap muka tapi infrastrukturnya tidak disediakan, lalu vaksinasi juga,” tambahnya.

Baca Juga:  Style Ibu Hamil Berhijab Ini Bisa Jadi Pilihan Untuk Tampil Trendi

Najib menilai, keputusan pemerintah sudah tepat untuk PTM di tahun ini. Pasalnya, lanjut dia, pembelajaran secara daring berdampak pada tidak maksimalnya penyerapan ilmu pengetahuan oleh peserta didik.

“Metode daring itu kan kurang efektif dari sisi penyerapan ilmu pengetahuan, tidak bisa diterima dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga:  Menelisik Ide Awal Pembangunan Masjid Al Jabbar, Sosok Ini Jadi Paling Berpengaruh

Najib mengungkapkan, sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang berdampak signifikan dari adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pembenahan sektor pendidikan pada 2021 merupakan langkah yang sangat penting.‎

“Sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang terkena dampak yang sangat luar biasa di samping pelaku usaha ekonomi,” tutupnya. (RNU)

Tinggalkan Balasan