JABARNEWS | KARAWANG – Panitia Khusus I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Khususnya yang belum mencapai target maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah disampaikan.
Hal tersebut dikemukakan dalam rapat Pansus I dengan Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi Dan Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Rabu, (15/5/2024).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat menyebutkan, dalam LKPJ 2022 yang lalu sudah direkomendasikan proyek strategis di tahun 2023 dan mendorong agar di bentuk di pansus tentang BUMD.
Pasalnya, hingga kini masih ada BUMD yang belum optimal dalam pelaksanaanya dan menjadi beban anggaran yang signifikan lantaran dari tahun ke tahun terus mengajukan penyertaan modal. Karena itu, DPRD dalam hal ini Pansus I ingin mengetahui sejauhmana kesehatan BUMD Jawa Barat secara keseluruhan.
“Kami ingin mendengar kesehatan dari BUMD secara menyeluruh, karena dalam diagnosa itu untuk mewujudkan pembangunan Jawa Barat BUMDnya harus sehat. Apalagi, PAD Jabar akan berkurang sebesar Rp 1.8 T lantaran di desantralisasikan kepada kabupaten kota,” ujar Achmad Ru’yat.
