JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya menanggapi pelaporan dirinya ke Komnas HAM yang dilakukan sejumlah orang tua siswa pada Kamis, 8 Mei 2025. Pelaporan ini terkait kebijakan pendidikan bercorak militer bagi remaja dengan perilaku khusus, yang dituding melanggar hak anak.
Alih-alih menyesalkan, Dedi justru menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian publik.
“Saya menghargai kritik, saran, bahkan tuduhan serta pelaporan sebagai gubernur yang dianggap melanggar HAM dan hak anak. Ini adalah bagian dari risiko perjuangan saya demi masa depan anak-anak Jawa Barat,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5/2025).
Dedi menyatakan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam program tersebut. Ia menegaskan, kebijakan itu disambut baik oleh masyarakat, bahkan banyak orang tua rela mengantre untuk mendaftarkan anaknya.
“Kalau ada yang tidak setuju, itu hak mereka, dan kami menghormatinya,” ucapnya.
