JABARNEWS | KARAWANG – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan permasalahan piutang pajak air bawah tanah yang nilainya mencapai lebih dari Rp900 juta.
Piutang ini berasal dari sejumlah perusahaan yang belum melunasi kewajiban pajaknya, bahkan ada yang sudah lama menunggak.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyebutkan bahwa piutang pajak tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Dari hasil penelusuran kami, total piutang pajak air tanah mencapai sekitar Rp904 juta. Mayoritas berasal dari perusahaan, terutama pabrik-pabrik yang saat ini dalam kondisi tidak sehat secara finansial,” ujar Mumun, Kamis (23/5/2025).
