JABARNEWS | BANDUNG – Dinas Pendidikan Kota Bandung menetapkan fokus kebijakan 2026 pada peningkatan akses dan mutu pendidikan. Forum Konsultasi Publik 7 Agustus 2025 merumuskan tiga prioritas strategis. Pertama, memperluas akses PAUD hingga SMP. Kedua, memperkuat infrastruktur pendidikan. Ketiga, memenuhi kebutuhan pendidik secara bertahap. Disdik mencatat semua masukan peserta sebagai bahan pertimbangan resmi. Langkah ini menegaskan komitmen untuk merancang kebijakan yang responsif, partisipatif, dan tepat sasaran demi pendidikan inklusif dan berkelanjutan di Kota Bandung.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Forum Konsultasi Publik
Forum berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tebu, Kamis, 7 Agustus 2025. Acara mengangkat tema “Kolaborasi Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan untuk Pendidikan yang Unggul, Terbuka, Maju, dan Agamis”. Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi berbagai pihak untuk menyusun arah kebijakan pendidikan tahun ajaran 2026.
Kepala Disdik Kota Bandung, Drs. Asep Saeful Gufron, M.Si., menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah partisipasi. “Sehingga dengan forum ini, Disdik Kota Bandung dapat mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Forum menghadirkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, media massa, hingga perwakilan kelompok rentan. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen kolaborasi lintas sektor untuk memajukan pendidikan.
Pandangan Para Narasumber dan Dinamika Diskusi
Tiga narasumber memberikan wawasan penting. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Cecep Darmawan, membahas “Problematika Pendidikan di Kota Bandung”. Ia mengupas tantangan dan permasalahan pendidikan yang perlu diatasi segera.
Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung sekaligus praktisi pendidikan, H.M.S. Irianto, menyampaikan “Catatan Pinggir Pendidikan Kota Bandung”. Berdasarkan pengalamannya, ia memberikan perspektif kritis tentang kondisi pendidikan dan saran konkret untuk perbaikan.
Perwakilan Bandung Bergerak, Tri Joko, memaparkan strategi penentuan prioritas. Ia menekankan pentingnya membedakan program yang bisa dikerjakan internal dan yang harus didorong ke pemerintah pusat.
Suasana forum semakin hangat saat sesi tanya jawab. Peserta berebut mengajukan pertanyaan dan masukan. Antusiasme ini mencerminkan semangat memperoleh pemahaman lebih dalam sekaligus keinginan untuk berkontribusi pada kebijakan pendidikan daerah.
Aspirasi Peserta dan Komitmen Disdik
Peserta menyampaikan berbagai usulan. Mereka meminta alokasi anggaran tidak hanya fokus pada output, tetapi juga outcome dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Ada pula dorongan agar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) membantu sekolah swasta yang menangani siswa kurang mampu.
Masukan lain menyoroti pentingnya pemerataan satuan pendidikan di setiap kecamatan sambil tetap menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis. Peserta juga menekankan perlunya peningkatan sarana prasarana, termasuk sekolah aman bencana dan ramah inklusi.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Sekretaris Disdik Kota Bandung, Dr. Edy Suparjoto, M.Pd., mengapresiasi partisipasi aktif semua pihak. “Dinas Pendidikan berkomitmen untuk senantiasa melibatkan partisipasi publik dalam penetapan kebijakan,” tegasnya. Ia memastikan seluruh masukan akan dicatat dan dipertimbangkan secara serius.
Hasil forum ini tidak berhenti pada diskusi. Seluruh aspirasi disepakati menjadi bahan penyusunan kebijakan pendidikan, termasuk peningkatan akses PAUD formal, kesetaraan, SD, dan SMP, perbaikan infrastruktur pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap.
Penandatanganan rancangan kebijakan tahun 2026 dilakukan oleh Kepala Disdik, Plt. Sekretaris Disdik, dan Kepala Bidang PP PAUD DIKMAS. Lima perwakilan organisasi turut menandatangani, yaitu PGRI Kota Bandung, BPBD Kota Bandung, PWI Kota Bandung, Yayasan BIRU, dan HIMPAUDI Kota Bandung.
Kepala Disdik berharap langkah ini mampu menghadirkan kebijakan yang tepat dan efektif. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Kota Bandung dapat meningkat secara berkelanjutan melalui sinergi semua pihak.(Red)
