JABARNEWS | BANDUNG – Belum optimalnya penyerapan lulusan berbagai pelatihan hasil aspirasi reses menjadi sorotan utama Komisi II DPRD Kota Bandung. Dari pelatihan katering hingga barista, banyak keterampilan masyarakat yang terancam tidak berdaya guna jika tidak difasilitasi lebih lanjut oleh dinas terkait. Kritik juga mengemuka terhadap kualitas penyerapan anggaran yang dinilai masih terjebak pada euforia seremonial, tanpa memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sinergi Lintas Dinas Jadi Kunci
Komisi II DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh sinergi lintas dinas. Wakil Ketua Komisi II, Siti Marfuah, SS, S.Pd, M.Pd., menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
“Penting untuk kita pahami, agar adanya keadilan dan pemerataan, ketiga dinas ini harus bersinergi satu sama lain agar bisa optimal dalam mendukung pelaku usaha kecil maupun menengah di Kota Bandung,” ujarnya.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Siti Marfuah dan dihadiri Sekretaris Komisi II, Asep Sudrajat, S.A.P., serta para anggota, yakni Asep Robin, S.H., M.H., Sendi Lukmanulhakim, Sherly Theresia, A.Md Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M., dan Indri Rindani. Kehadiran perwakilan dari tiga dinas tersebut semakin menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan.
Lulusan Pelatihan Masih Tersendat
Dalam kesempatan itu, Asep Sudrajat menyoroti permasalahan mendasar yang kerap muncul dari program pelatihan berbasis aspirasi reses. Menurutnya, meski pelatihan seperti katering, barista, hingga tata rias terus digelar, hasilnya tidak terserap maksimal di lapangan.
“Saya melihat banyak pelatihan atau workshop hasil reses seperti pelatihan katering, barista, tata rias, dan sebagainya itu tidak terserap secara sepenuhnya. Saya meminta dinas dapat bersama-sama membantu dan memfasilitasi mereka,” tuturnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pelatihan semata tidak cukup. Tanpa adanya tindak lanjut berupa dukungan akses pasar, permodalan, maupun pendampingan, keterampilan yang sudah diperoleh masyarakat berpotensi terabaikan begitu saja.
Anggaran Jangan Hanya Seremonial
Selain persoalan pelatihan, Komisi II juga menekankan pentingnya memastikan bahwa penyerapan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata. Mereka menilai, terlalu sering program pembangunan terjebak pada seremoni belaka, sementara manfaat yang dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan.
Komisi II menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran publik harus menghasilkan perubahan positif, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran bukan hanya soal formalitas laporan, melainkan tentang efektivitas dan keberlanjutan hasil.
Inovasi untuk Ekonomi Kerakyatan
Meskipun mengkritisi sejumlah persoalan, Komisi II tetap memberikan apresiasi terhadap program unggulan yang telah dijalankan oleh masing-masing dinas. Namun, apresiasi itu disertai catatan penting agar para pemangku kebijakan tidak berhenti berinovasi.
Pada penutup rapat, DPRD mendorong agar seluruh program terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Harapannya, langkah tersebut mampu memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mengurangi pengangguran di Kota Bandung.
Rabu, 24 September 2025, menjadi momentum pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada wacana dan seremoni. Sinergi lintas dinas, penyerapan pelatihan yang berkelanjutan, serta pengelolaan anggaran yang efektif diyakini mampu menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat Bandung.(Red)
