JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-13 Kabupaten Pangandaran di gedung DPRD Pangandaran, Sabtu (25/10/2025), Dedi menekankan bahwa arah kebijakan fiskal Jawa Barat difokuskan untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Dedi, Pemdaprov Jabar terus melakukan pergeseran pola belanja dari rutinitas birokrasi ke belanja produktif yang mendukung pembangunan. Salah satu buktinya, alokasi anggaran pembangunan jalan meningkat drastis dari sekitar Rp400 miliar menjadi Rp3,5 triliun.
“Kami hidup prihatin, tanpa pengawalan, tanpa mobil dinas, tanpa baju dinas, tanpa perjalanan dinas. Semua efisiensi itu dilakukan agar dana publik benar-benar kembali untuk rakyat,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.
Menanggapi data Bank Indonesia yang menyebut dana mengendap Pemdaprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun, KDM meluruskan bahwa per 17 Oktober 2025 posisi kas daerah tercatat Rp2,4 triliun. Dana tersebut, kata dia, merupakan dana berjalan untuk kebutuhan rutin pelayanan publik seperti pembayaran proyek pembangunan, operasional sekolah, hingga gaji pegawai.
