JABARNEWS | BANDUNG — Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, menegaskan bahwa tantangan geopolitik Indonesia saat ini semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada isu pertahanan atau konflik antarnegara.
Ketua Angkatan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI ke-221 “Maung Papandayan” itu menyebut persoalan sosial di tingkat akar rumput justru menjadi pintu masuk utama pelemahan negara.
Pandangan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pembinaan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kecamatan Rancasari, di Puteri River Inn, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Rabu (14/1/2026).
Kegiatan itu dihadiri Camat Rancasari Shinta Parmawati serta para lurah setempat.
Geopolitik dan Masalah Sosial yang Saling Terkait
Dalam paparannya, Edwin menguraikan sejumlah faktor yang mempengaruhi stabilitas geopolitik nasional. Mulai dari perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan, konflik global, korupsi, hingga peredaran narkoba.
Ia juga menyoroti fenomena pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilainya semakin mengkhawatirkan, karena tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga beririsan dengan kepentingan lintas negara.
“Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang besar. Kondisi ini membuat kita menjadi sasaran berbagai kepentingan asing yang ingin menciptakan ketidakstabilan,” ujarnya.
Pinjol dan Judol: Ancaman di Era Ekonomi Digital
Edwin menilai pinjaman online dan judi online, khususnya yang dioperasikan dari luar negeri, telah berkembang menjadi ancaman geopolitik baru. Penguasaan data dan sistem ekonomi digital disebutnya mampu memengaruhi perilaku masyarakat secara luas.
“Fenomena pinjol dan judol menunjukkan bagaimana arus modal, teknologi, dan data lintas batas dapat digunakan sebagai alat kontrol ekonomi dan sosial. Dalam geopolitik modern, data adalah senjata baru yang mengancam keamanan siber dan kedaulatan bangsa,” katanya.
Ia menambahkan, keterkaitan antara judi online dan pinjaman online semakin memperparah persoalan. Banyak pelaku judol terjerat utang karena kemudahan akses pinjaman serta minimnya literasi keuangan.
“Mudahnya mendapatkan pinjaman dan rendahnya pemahaman keuangan telah melahirkan masalah sosial dan ekonomi baru,” tuturnya.
Isu LGBT dan Pertarungan Nilai Global
Selain ekonomi digital, Edwin juga menyinggung isu LGBT yang menurutnya memiliki implikasi luas, terutama pada sektor kesehatan masyarakat dan ketahanan sosial.
Ia menyebut potensi meningkatnya penyakit menular seksual serta persoalan kesehatan mental sebagai dampak yang perlu diantisipasi. Lebih jauh, isu ini dinilai berkaitan dengan perbedaan nilai budaya dan sistem hukum antarnegara yang dapat memengaruhi hubungan diplomatik.
“Geopolitik modern tidak hanya soal wilayah dan sumber daya, tetapi juga perebutan pengaruh ideologi dan nilai. Bahkan pada 2016, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut LGBT sebagai bagian dari proxy war atau perang terselubung untuk melemahkan bangsa,” ucapnya.
Perda dan Peran Keluarga sebagai Benteng Pertama
Edwin mengungkapkan, Pemerintah Kota Bandung bersama Panitia Khusus 14 DPRD Kota Bandung saat ini tengah merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan pengendalian perilaku serta penyimpangan seksual.
Isu tersebut, kata dia, juga menjadi perhatian di Lemhanas karena dampaknya yang menyentuh aspek sosial, budaya, hingga ketahanan keluarga.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan aktif melakukan pengawasan, pengasuhan, dan pembinaan karakter anak sejak dini, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga penanaman norma sosial dan agama.
Selain keluarga, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan disebut memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi dan penjaga nilai moral di tengah masyarakat.
Nilai Kebangsaan sebagai Perekat Bangsa
Edwin menegaskan, internalisasi nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kunci menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan.
“Nilai-nilai kebangsaan inilah yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa di tengah perbedaan,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat, khususnya di Kecamatan Rancasari dan Kota Bandung, terus menjaga kebersamaan dalam membangun daerah dan bangsa, serta menghindari tindakan yang merugikan kepentingan publik dan negara.(Red)
