JABARNEWS | BANDUNG – Proses penggeledahan rumah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menuai sorotan dari tim kuasa hukum. Mereka menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam prosedur yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kuasa hukum Ono Surono sekaligus Kepala BBHAR PDI Perjuangan Jawa Barat, Sahali, menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Namun, ia menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan penggeledahan tersebut.
“Kami menghormati proses hukum yang ada dan saat ini sedang berlangsung di KPK,” ujar Sahali dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/5/2026).
Sahali mengungkapkan, salah satu hal yang dipertanyakan adalah permintaan penyidik agar kamera pengawas atau CCTV di rumah kliennya dimatikan saat proses penggeledahan berlangsung.
“Kami mencatat adanya kejanggalan karena penyidik meminta agar CCTV dimatikan. Ini membuat kami bertanya-tanya, apa dasar hukumnya,” katanya.
