JABARNEWS | BANDUNG – Komisi II DPRD Kota Bandung bersama Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) resmi menginisiasi integrasi data pelaku usaha melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Langkah strategis ini diambil untuk memangkas duplikasi data sekaligus mempercepat digitalisasi sektor UMKM di Kota Kembang.
Upaya tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor DiskopUKM Kota Bandung pada Rabu, 8 April 2026. Pertemuan ini menjadi krusial karena menyinergikan data lintas instansi guna memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan.
Satu Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, menekankan pentingnya integrasi ini. Menurutnya, pemanfaatan SPLP akan membuat basis data pelaku usaha menjadi lebih solid dan transparan.
“Kami ingin memastikan data UMKM ini benar-benar terintegrasi. Dengan sistem SPLP, koordinasi antar-dinas menjadi lebih lancar dan program pemberdayaan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Siti di sela-sela rapat.
Integrasi ini bertujuan untuk menghapus ego sektoral dalam pengelolaan data. Selain itu, sistem ini memudahkan pemerintah dalam memetakan kebutuhan riil para pelaku usaha di lapangan.
Digitalisasi Lewat Aplikasi Belanja Lokal
Tidak hanya soal pendataan, rapat ini juga membahas pengembangan aplikasi belanja online khusus produk UMKM Bandung. Sekretaris Komisi II, Asep Sudrajat, menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan kelanjutan dari validitas data yang sedang dibangun.
Ia menyebutkan bahwa teknis pengembangan aplikasi harus matang agar bisa bersaing secara fitur dan kemudahan penggunaan. Oleh sebab itu, pelibatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi kunci utama dalam membangun infrastruktur digital yang kokoh.
Sinergi Lintas Sektor dalam Satu Meja
Kepala DiskopUKM Kota Bandung, Budhi Rukmana, menyambut positif dukungan legislatif. Ia menyatakan bahwa kolaborasi dengan Diskominfo dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sangat membantu percepatan proyek ini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, memastikan kesiapan teknis SPLP sebagai jembatan penghubung data. Kehadiran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga memastikan agar produk UMKM nantinya bisa lebih mudah masuk dalam sistem belanja pemerintah.
Pengawasan Ketat Legislatif untuk Dampak Nyata
Anggota Komisi II, seperti Eko Kurnianto, Indri Rindani, dan Mukhamad Adi Widyanto, turut memberikan catatan penting dalam rapat tersebut. Mereka sepakat bahwa teknologi hanyalah alat, namun manfaatnya harus dirasakan langsung oleh pelaku usaha di kampung-kampung.
Dewan berkomitmen akan terus memantau progres pengembangan aplikasi ini. Tujuannya jelas: agar produk lokal Bandung tidak hanya jago di kandang, tetapi mampu merajai pasar digital melalui dukungan sistem yang mumpuni. (Red)
