JABARNEWS | BANDUNG – Penetapan target pajak daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 dinilai tidak berbasis pada potensi lapangan melainkan sekadar formalitas administratif untuk mengamankan indikator kinerja. Kritik tajam ini mencuat dalam rapat kerja Pansus 15 DPRD Kota Bandung, Kamis pekan lalu, yang menelanjangi ketimpangan data antara pertumbuhan fisik kota dengan PAD.
Legislator menemukan fakta mengejutkan mengenai adanya sedikitnya 100 ribu bangunan yang belum tersentuh pajak. Selain itu, penurunan target parkir dari Rp45 miliar menjadi hanya Rp20 miliar dianggap sebagai langkah mundur tanpa kajian transparan.
Anomali Target di Tengah Pertumbuhan Kota
Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melaporkan realisasi pajak mencapai 91,7 persen atau Rp3,1 triliun dari target Rp3,3 triliun, angka tersebut tidak membuat anggota dewan terkesan. Sebaliknya, Pansus 15 mencium adanya strategi “main aman” dalam penetapan angka-angka tersebut.
Anggota Pansus 15, Aan Andi Purnama, menegaskan bahwa angka realisasi tidak selalu mencerminkan kesehatan finansial daerah. “Walau beberapa mata pajak naik, saya lihat justru realisasi PAD turun. Target tidak selalu menggambarkan potensi,” tegas Aan.
Ia menyayangkan paparan Bapenda yang minim indikator kinerja objektif. Menurutnya, tanpa data kepatuhan dan pertumbuhan wajib pajak baru, capaian tersebut hanyalah angka di atas kertas.
Skandal 100 Ribu Gedung Tanpa Pajak
Salah satu temuan paling krusial dalam rapat tersebut adalah data mengenai jumlah bangunan di Kota Bandung. Anggota Pansus 15, Erick Darmadjaya, memaparkan informasi dari sumber internal yang menyebutkan adanya potensi pajak properti yang menguap.
“Jumlah gedung di Kota Bandung mencapai 500 ribu, namun 100 ribu di antaranya ternyata belum menjadi wajib pajak,” ungkap Erick.
Kesenjangan data ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pendataan aset di lapangan. Jika ratusan ribu gedung tersebut berhasil masuk ke sistem perpajakan, realisasi PAD Kota Bandung diprediksi akan jauh melampaui angka saat ini.
Misteri Penyusutan Target Pajak Parkir
Selain masalah bangunan, pengelolaan sektor parkir juga menjadi sasaran kritik pedas. Wakil Ketua Pansus 15, Drs. Heri Hermawan, MM.Pd., mempertanyakan rasionalitas penurunan target yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dulu dalam pembahasan pajak parkir target yang dipatok sebesar Rp 45 miliar, namun justru sekarang hanya Rp 20 miliar,” ujar Heri heran.
Senada dengan Heri, Susanto Triyogo Adiputro melihat adanya lost potential yang sangat besar. Ia menilai Pemkot Bandung gagal membangun ekosistem ekonomi yang kuat. Akibatnya, banyak pelaku industri kreatif dan SDM mumpuni asal Bandung yang justru memilih berkantor di Jakarta atau BSD karena sistem yang lebih menunjang.
Ancaman Kebocoran dan Stagnasi Pariwisata
Eko Kurnianto dan Indri Rindani turut menyuarakan kekhawatiran terkait sistem pemantauan di lapangan. Mereka mendesak Pemkot Bandung untuk lebih serius menangkal kebocoran pajak di sektor hotel, restoran, dan hiburan.
“Bagaimana monitoring untuk menangkal potensi kebocoran pada pelaksanaan di lapangan? Kita memang kurang bisa mengungkap mengenai potensi kebocoran pajak,” ujar mereka bergantian.
Kritik juga menyasar sektor pariwisata yang diklaim sebagai sektor unggulan. Maya Himawati mengingatkan janji Wali Kota untuk menjadikan pariwisata nomor satu. Namun kenyataannya, sumbangsih sektor ini terhadap PAD masih sangat rendah.
Menutup rapat, Heri Hermawan menginstruksikan jajaran Pemkot Bandung untuk memberikan jawaban tertulis yang komprehensif atas seluruh temuan tersebut pada Senin mendatang. (Red)
Infografis:
Data Temuan Catatan Kritik DPRD
- Realisasi Total : Rp3,1 Triliun (91,7%) – Target dinilai terlalu rendah (“Main Aman”).
- Objek Bangunan : 500.000 Gedung – 100.000 Gedung (20%) belum jadi wajib pajak.
- Pajak Parkir Realisasi : Rp23,5 Miliar – Target turun drastis dari Rp45 M ke Rp20 M.
- Pajak Restoran Realisasi : Rp433,3 Miliar – Melampaui target (Capaian 115,56%).
Isu Utama: Kebocoran Lapangan Minim monitoring di sektor Hotel & Hiburan.
