“Tadi kita sudah melaksanakan zoom meeting dengan semua guru yang bersangkutan, dan mengundang narasumber langsung dari Kementerian Agama pusat. Pada prinsipnya setiap guru tidak bisa menerima bantuan sejenis, sehingga BPK minta agar yang mendapat bantuan dobel segera mengembalikannya,” kata Nana, Kamis (6/1/2022).
Dia menjelaskan, sebenarnya pengembalian BSU itu harus sudah selesai tanggal 31 Desember 2021. Namun, karena berbagai kendala sehingga sampai hari ini pihak bersangkutan belum bisa mengembalikan.
Meski begitu, pihak Kemenag pusat meminta secepatnya uang bantuan tersebut dikembalikan oleh para guru madrasah yang bersangkutan.
Untuk itu, pihak Kemenag Kabupaten Pangandaran akan segera melakukan pendataan. Jika pendataan sudah lengkap, pihaknya akan segera menyampaikan metode pengembaliannya.
“Kita hanya menyiapkan mendata dan melaporkan siapa yang sudah mengembalikan, siapa yang belum. Selanujuta itu kewenangan BPK,” pungkasnya. (Red)
