Dalam pesan yang ditinggalkan di aplikasi DSW, peretas mengkritik respons pemerintah terhadap kebocoran data. “Jika kebocoran data viral baru kalian perbaiki, maka inilah yang akan kami lakukan kepada kalian. Kalian kurang menghargai para bug hunter lokal yang melaporkan kerentanan website pemerintah. Yang kalian inginkan adalah kenaikan anggaran, tetapi kemampuan kalian tidak sebanding dengan anggaran tersebut. Lalu di mana tanggung jawab kalian?” tulis pesan tersebut.
Peretas juga menambahkan, “Stop pengalihan isu, kami tetap kawal korupsi Rp271 triliun.”
Peretasan ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data di aplikasi-aplikasi pemerintahan lainnya. IBH menegaskan pentingnya peningkatan keamanan siber untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
