“Nah, coba rasionalnya dihitung, karena apa dan bagaimananya itu akan sangat menentukan percepatan bantuan,” jelasnya.
Untuk mendukung ketersediaan stok bantuan itu, diakuinya, tentu harus ditunjang dengan anggaran yang bisa dialokasikan pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2025.
“Oleh karena itu saya mohon nanti baik itu di perubahan (APBD) atau di anggaran (APBD) 2025 untuk stok barang korban bencana itu harus tersedia,” bebernya.
Barnas berharap wilayah Garut yang memiliki 42 kecamatan dapat terpantau semuanya dan terdeteksi berbagai persoalan di daerah agar secepatnya bisa disalurkan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Upaya pemerintah itu, kata dia, tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, seperti halnya dilakukan oleh jajaran Dinas Sosial melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan tenaga kerja sosial lainnya yang selama ini terus bergerak di lapangan.
