Amin menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak ada pihak yang dikorbankan dalam persoalan agraria.
“Jika benar terjadi penyerobotan oleh kepala desa, tentu harus diproses. Tapi kita juga perlu melihat konteksnya secara menyeluruh, apakah ada pembagian lahan atau alasan lainnya,” jelas Amin, yang juga duduk di Komisi I DPRD Bogor yang membidangi persoalan pertanahan.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa perlindungan terhadap hak petani adalah hal mutlak, dan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, diharapkan bertindak adil dan transparan.
“Hak petani harus dijaga. Jika ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai masalah ini dibiarkan atau ditutup-tutupi,” tegasnya. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
