Menghadapi kompleksitas ini, Pemprov Jabar terus melakukan upaya mitigasi. Pemerintah memberikan stimulan dan kemudahan perizinan bagi dunia usaha, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung industri.
Penguatan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit juga diintensifkan sebagai sarana konstruktif untuk mencegah PHK menjadi pilihan pertama.
“Pemdaprov Jabar juga menguatkan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial secara konstruktif dan mencegah PHK menjadi pilihan pertama,” tuturnya
Menurutnya, dalam kondisi perusahaan yang memang tidak dapat mempertahankan pekerjanya, dialog sosial tetap menjadi mekanisme penting untuk memastikan pemenuhan hak pekerja secara adil.
Kim menegaskan, Pemprov Jabar juga fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri, terutama di sektor kendaraan listrik dan industri berbasis teknologi.
