Ia telah memerintahkan jajaran terkait, mulai dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga Kepala Bappeda dan Dinas Kesehatan, agar menyusun langkah konkret.
Langkah ini tak datang tanpa konsekuensi. Pemerintah Provinsi terpaksa memangkas sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak dan rawan pemborosan. Dedi menegaskan bahwa sejak tahun ini, fokus belanja daerah akan bergeser pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita fokus pada apa yang maenad kebutuhan dasar masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, listrik dan air bersih, serta kesehatan,” ujar Dedi.
Lebih jauh, ia mengingatkan kepala daerah di seluruh Jawa Barat agar ikut mendukung upaya memperkuat layanan kesehatan, terutama melalui alokasi anggaran perubahan untuk membayar iuran BPJS warganya.
