Di sisi lain, pembangunan fisik tersebut diiringi kebijakan lingkungan yang difokuskan pada wilayah rawan bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan peremajaan perkebunan teh di Kebun Teh Malabar, Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, masing-masing seluas lima hektare. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi alih fungsi lahan sayuran di kawasan berkelerengan tinggi.
“Daerah menuju kawasan tebing dengan tingkat kecuraman tinggi yang masih ditanami sayuran akan mulai dialihkan menjadi kebun teh,” kata Dedi.
Selain itu, rehabilitasi hutan dilakukan pada lahan seluas 1,2 hektare dan reboisasi hutan bambu mencapai 7,8 hektare. Pemerintah juga menormalisasi 17 sungai, 55 situ, satu oxbow, dan dua embung sebagai bagian dari mitigasi banjir. Infrastruktur pendukung seperti pos pantau curah hujan, pos duga air, pos hidrologi, serta sumur bor dibangun dengan total anggaran Rp168 miliar.
Menurut Dedi Mulyadi, normalisasi dilakukan untuk menekan potensi luapan sungai yang selama ini menjadi penyebab banjir di sejumlah daerah. Selain itu, pembebasan dan pengelolaan mata air juga dilaksanakan di dua wilayah sungai dengan anggaran Rp1,2 miliar guna menjaga keberlanjutan sumber air baku.
Kombinasi pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan tersebut menjadi pendekatan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi tantangan pertumbuhan wilayah sekaligus risiko ekologis yang terus meningkat. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
