JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai momen Lebaran sebagai waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Ia menyampaikan, evaluasi tersebut akan berlanjut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Salah satu fokus utamanya adalah menekan porsi anggaran untuk penyelenggara negara, yang diibaratkannya sebagai “amilin” dalam konsep zakat.
Dalam keterangannya usai pelaksanaan salat Idulfitri di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (21/3/2026), Dedi menekankan bahwa porsi anggaran untuk aparatur tidak seharusnya terlalu besar.
“Dalam tafsir zakat, pemerintah ini kan amilin. Nah, jatah amilinnya jangan kegedean,” ujar Dedi, sesuai salat idulfitri di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/3/2026).
Saat ini, kata dia, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan telah dibatasi maksimal 30 persen. Angka tersebut disebut lebih baik dibandingkan sebelumnya yang sempat berada di kisaran 40 hingga 60 persen, bahkan pernah menyentuh 70 persen.
