“Jadi, saya melihat kemajuan pembangunan selalu masalahnya konsultan-konsultannya tidak mengerti. Saya lihat, konsultan adalah orang-orang yang tidak begitu kapabel, yang tidak bisa melihat kemajuan pembangunan, dan rata-rata sudah tua,” tegas Dedi.
Melalui kolaborasi dengan 38 perguruan tinggi ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Selain mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja, para mahasiswa yang berkontribusi dalam pengawasan proyek infrastruktur ini juga akan memperoleh honorarium yang layak.
Dedi menambahkan, sinergi ini juga mencakup peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.
Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat dorongan investasi serta menciptakan pembangunan yang inklusif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.(red)
