Dedi Mulyadi menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan soal premanisme, melainkan menyangkut pembebasan lahan.
“Masalah di Subang bukan soal premanisme, tapi soal percaloan tanah. Harga yang ditawarkan pemilik lahan tidak masuk akal,” jelasnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah akan memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan pemilik lahan guna membahas harga secara langsung.
Dedi mengaku optimistis proses negosiasi kedua pihak dapat segera rampung.
“Saya akan mempertemukan pihak perusahaan dengan warga. Kemungkinan minggu depan sudah ada penyelesaian,” katanya.
