“Keuangan Pemprov Jawa Barat sudah lebih dari Rp3 triliun lebih, tapi pembayaran masih tertunda dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dedi menambahkan, rencana pinjaman daerah diperlukan agar proyek infrastruktur tetap berjalan sesuai postur APBD Jawa Barat yang mencapai Rp31 triliun. Sejumlah proyek strategis yang masuk perencanaan antara lain Jalan Puncak II di Kabupaten Bogor dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp1 triliun, serta pembangunan underpass di Kota Cimahi sekitar Rp150 miliar.
Selain itu, terdapat proyek Underpass Citayam di Kota Depok senilai sekitar Rp170 miliar dan Jembatan Layang Bulak Kapal di Kota Bekasi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp270 miliar.
“Itu kebutuhannya. Kami tetap menelaah, lalu jika rencana pinjaman daerah terealisasi maka berlaku saat saya memimpin. Jadi pelunasan maksimal pada 2030 agar tidak membebani pimpinan selanjutnya,” kata Dedi.
Ia menegaskan, skema pembiayaan akan dihitung secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah serta tetap menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
