JABARNEWS | BANDUNG – Alih fungsi lahan perkebunan PTPN di Jawa Barat dinilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai ancaman serius yang meningkatkan risiko banjir dan longsor akibat lemahnya pengawasan serta praktik penyewaan lahan.
Kritik tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan penanaman teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/12/2025), di hadapan Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, di kawasan yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena maraknya perusakan dan alih fungsi lahan perkebunan.
Dedi menilai kebijakan penyewaan lahan oleh PTPN mendorong masyarakat berani menggarap lahan tidak sesuai peruntukan, sehingga kawasan hulu yang seharusnya dijaga justru berubah menjadi kebun hortikultura yang meningkatkan risiko bencana ekologis.
“Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru. Ketika lahan disewakan, masyarakat merasa punya legitimasi,” ujar gubernur yang akrab disapa KDM itu.
Ia juga menyoroti lemahnya ketegasan PTPN dalam menjaga kawasan perkebunan, yang menyebabkan lahan tanaman keras beralih menjadi tanaman sayuran, padahal tanaman keras memiliki peran penting dalam menjaga fungsi konservasi lingkungan.
