“Itu saya coret. Dalam setahun habis Rp11 miliar lebih, tapi BUMD-nya enggak punya duit. Uangnya malah diputar lagi dengan bikin anak perusahaan baru. Itu kamuflase,” ujar Dedi.
Ia menilai praktik semacam itu mencerminkan kegagalan tata kelola dan pengelolaan risiko keuangan, meski dijalankan oleh pimpinan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Dedi bahkan menyinggung potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah membayangi Bank Jabar di masa lalu sebagai contoh buruk pengambilan keputusan finansial.
Pernyataan paling tegas disampaikan Dedi terkait relasi BUMD dan politik. Ia menegaskan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris BUMD sebagai ruang kompromi bagi tim sukses atau kelompok pendukung kekuasaan.
Menurutnya, ketergantungan BUMD pada siklus politik telah membuat perusahaan daerah kehilangan orientasi bisnis dan profesionalisme. Setiap pergantian kepala daerah, struktur BUMD ikut berubah, sementara kinerja keuangan stagnan atau bahkan merugi.
“Finansial itu harus netral dari intervensi politik. Saya tidak mau BUMD jadi tempat parkir tim sukses,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
