JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pencegahan konflik sosial di seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Ia meminta agar tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
“Seluruh jajaran pemerintah harus bersikap proaktif dan tidak membiarkan pelanggaran yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat,” kata Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
KDM menyoroti sejumlah aktivitas ilegal, seperti pembangunan liar di bantaran sungai dan trotoar, yang menurutnya sering kali menjadi pemicu konflik berkepanjangan di masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku kekerasan pada aparat maupun warga. “Setiap orang harus tunduk pada hukum. Kami akan pastikan hak dan kewajiban dijalankan seimbang,” tegasnya.
