Dedi juga menyoroti potensi pemborosan dan penyimpangan anggaran dalam kegiatan rapat di luar kantor.
“Sering kali kamar hotel yang dibayar lima, yang dipakai cuma tiga. Makan disiapkan sepuluh porsi, yang hadir tujuh. SPJ tidak sesuai,” tuturnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menekankan bahwa ia bukan melarang rapat secara total, melainkan ingin mengarahkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang lebih substansial, seperti pembangunan infrastruktur dasar.
“Banyak daerah kita yang sekolahnya rusak, jalan berlubang, puskesmas tidak memadai, bahkan masih ada rumah warga tanpa jamban,” katanya.
