JABARNEWS | BANDUNG – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, Rinny Cempaka, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah strategis setelah mengumpulkan berbagai masukan terkait tata ruang untuk Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran.
Keterangan dihimpun dari sejumlah pihak, termasuk Susi Pudjiastuti, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Forum Bela Wisata, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait.
“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Rinny dalam keterangan yang diterima, Kamis (14/8/2025).
Menurut Rinny, DKP Jabar akan melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh masukan dan data yang dikumpulkan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tata ruang terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata sekaligus memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kepentingan masyarakat lokal.
Untuk memperkuat posisi daerah, DKP Jabar akan memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Langkah ini termasuk mendorong revisi serta review perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk KJA di wilayah tersebut.
