“Dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan pihak terkait,” jelas Rinny.
Selain itu, DKP Jabar akan berkoordinasi intensif dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP untuk memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi ini mencakup pembahasan penerbitan KKPRL dan penyelarasan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut yang berwawasan lingkungan. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
