“Apakah rancang bangun yang dilakukan nantinya benar-benar selaras dengan prinsip integritas dan demokrasi, inilah yang menjadi bahan diskusi bersama. Ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menyiapkan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik,” kata Ratna Dewi dalam Seminar Nasional bertema Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia di Kampus Unpas, Taman Sari, Kota Bandung, Selasa (16/12/2025).
Dia juga menyinggung evaluasi Pemilu 2024 yang menjadi pemilu serentak pertama antara nasional dan daerah. Meski berjalan dengan sejumlah capaian, Ratna mengakui masih terdapat kelemahan, baik dari sisi regulasi maupun penyelenggaraan.
Menurutnya, beban kualitas pemilu tidak semata ditanggung penyelenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh peserta, pemilih, dan desain sistem pemilu itu sendiri.
“Demokrasi kita berdiri di atas asas negara hukum dan kedaulatan rakyat. Karena itu, pemilu harus dijalankan berdasarkan hukum positif, dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP menjalankan fungsi masing-masing secara berintegritas,” jelasnya.
Dari sisi lain, Rektor Universitas Pasundan Azhar Affandi menilai sinergi antara DKPP dan perguruan tinggi sebagai langkah strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Dia menekankan bahwa demokrasi tidak cukup diukur dari rutinitas pemilu, melainkan dari kualitas dan integritas prosesnya.
