JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Jawa Barat mempertemukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat dengan Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, terkait dugaan kasus doxing yang dilakukan oleh Diskominfo Jabar melalui unggahan media sosial resminya.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyampaikan permintaan maaf mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kelalaian tersebut.
“Mewakili pemerintah provinsi Jawa Barat, kami DPRD Jabar meminta maaf kepada Teh Neni, atas kelalaian Diskominfo Jabar sehingga terjadi doxing,” kata Rahmat di DPRD Jabar, Senin (4/8/2025).
Rahmat menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka terhadap kritik publik dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, ia menyesalkan tidak adanya permintaan maaf terbuka dari pihak Diskominfo Jabar sesuai tuntutan Neni dalam surat somasinya.
“Minta maaf dia juga enggak terucap secara terbuka begitu dan merasa sudah cukup dengan jawaban somasi. Kami dari DPRD hanya memberi saran agar ini tidak berlanjut ke meja hukum. Namun, kembali lagi, itu hak Bu Neni,” jelas Rahmat.
