Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk menjaga kelangsungan sejumlah proyek infrastruktur strategis.
Beberapa proyek yang menjadi prioritas antara lain pembangunan Jalur Puncak II serta sejumlah flyover.
Pengajuan pinjaman itu dilakukan di tengah menurunnya kapasitas fiskal provinsi yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun.
Dedi mengatakan pembiayaan tersebut akan menggunakan skema kredit sindikasi yang melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Skema itu dipilih agar pembangunan tetap berjalan tanpa memberikan tekanan besar terhadap APBD dalam jangka panjang.
“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” kata Dedi.
Ia menegaskan pinjaman tersebut bukan kebijakan yang akan membebani generasi berikutnya. Pemerintah provinsi menargetkan seluruh kewajiban pembayaran selesai pada 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.
“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujar Dedi. (rep)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
