JABARNEWS| BANDUNG – Krisis sampah yang terus berulang menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Bandung. Dalam rapat evaluasi pembangunan, DPRD Kota Bandung menekan pemkot untuk meninggalkan pola kerja administratif dan segera mengambil langkah nyata yang cepat, terukur, serta berdampak langsung bagi warga, seiring meningkatnya tuntutan publik di era digital.
DPRD Dorong Perubahan Cara Kerja Pemkot Bandung
Komisi I DPRD Kota Bandung menggelar rapat evaluasi program pembangunan 2025 dan pembahasan rencana kerja 2026 bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Januari 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., dan dihadiri anggota Komisi I Dudy Himawan, S.H., Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. Akun., serta Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo hadir bersama jajaran.
Susanto menegaskan, karakter masyarakat Kota Bandung yang semakin kritis dan melek digital menuntut respons pemerintah yang lebih cepat dan nyata. Menurutnya, kepercayaan publik sangat bergantung pada kecepatan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung warga.
“Masyarakat sudah bisa menilai keseriusan pemerintah. Karena itu kami membahas RKPD, musrenbang 2027, dan evaluasi perencanaan pembangunan 2025,” ujar Susanto.
Sampah Jadi Ujian Serius Sinergi OPD
Dalam forum tersebut, Susanto mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung untuk memperkuat kerja kolaboratif. Ia menilai persoalan kota tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua OPD saja.
Menurutnya, persoalan sampah saat ini menjadi ancaman nyata karena berpotensi menimbulkan penumpukan di berbagai wilayah.
“Solusi dan alatnya sebenarnya banyak. Yang dibutuhkan adalah political will. Penyelesaian harus dimulai dari tingkat RW hingga rumah tangga,” katanya.
Pelatihan Warga Dinilai Harus Berorientasi Hasil
Susanto juga menyoroti efektivitas berbagai program pelatihan yang digelar OPD. Ia menilai pelatihan tidak cukup jika tidak disertai akses langsung ke pasar usaha.
Ia mendorong OPD agar mengarahkan peserta pelatihan masuk ke jejaring bisnis yang sudah mapan, termasuk model kemitraan waralaba.
“Ada contoh kerja sama dengan franchise. Modalnya sekitar Rp25 juta per gerai, tapi peserta tidak lagi memikirkan promosi dan pasar,” ujarnya.
Susanto menambahkan, belanja pemerintah berperan besar sebagai pengungkit ekonomi. Spending government, menurutnya, harus mampu menciptakan efek berganda dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
DPRD Ingatkan Ancaman Darurat Sampah
Anggota Komisi I Dudy Himawan menekankan pentingnya fokus penyelesaian masalah sampah. Ia menyebut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kerap mengingatkan agar persoalan tersebut tidak kembali memicu status darurat sampah.
“Saya harap Pak Anton dan jajaran berkoordinasi dengan dinas terkait supaya darurat sampah tidak terjadi lagi,” kata Dudy.
Ia menambahkan, hasil survei dari tahun ke tahun menunjukkan persoalan utama Kota Bandung masih berkisar pada kemacetan dan sampah.
Dudy juga meminta Pemkot Bandung memberi perhatian anggaran terhadap perbaikan jalan lingkungan di bawah dua meter di kawasan permukiman. Dengan begitu, warga tidak terbebani dan bisa mengalokasikan dana prakarsa ke kebutuhan lain.
Bandara dan Infrastruktur Kota Jadi Peluang Ekonomi
Dudy menilai perencanaan pengembangan Kota Bandung perlu menangkap momentum kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong penguatan kembali Bandara Husein Sastranegara dengan penerbangan internasional.
“Momentumnya sekarang. Apalagi sudah ada surat dari paguyuban pengusaha Malaysia yang menginginkan penerbangan langsung ke Bandung,” ujarnya.
Anggota Komisi I Ulan Surlan menambahkan, kesiapan infrastruktur kota menjadi kunci keberhasilan penguatan fungsi bandara tersebut.
“Kota Bandung harus nyaman bagi pengunjung. Harus ada inovasi dan terobosan agar tidak membosankan,” katanya.
Selain itu, Ulan menekankan pentingnya keberpihakan anggaran untuk menangani kerentanan kemiskinan, bansos, dan isu sosial lainnya melalui kolaborasi lintas sektor.
Inisiatif Warga Dinilai Perlu Diperluas
Anggota Komisi I Ahmad Rahmat Purnama menilai persoalan sampah harus diarahkan untuk menumbuhkan inisiatif warga. Ia menceritakan pengalaman mengembangkan bank sampah di wilayah tempat tinggalnya.
“Kami memulai pilot project di RT 3 RW 14 Kelurahan Pasir Jati, Ujung Berung. Sempat jatuh bangun, tapi sekarang kembali berkembang setelah dikelola ibu-ibu,” ujarnya.
Ahmad Rahmat juga menyoroti penanganan pengangguran yang membutuhkan terobosan agar potensi dan talenta warga Bandung terserap ke dunia kerja.
Bapperida Tegaskan Arah Pembangunan Bandung
Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo memastikan seluruh program ke depan akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Misi Bandung UTAMA harus sejalan dengan Asta Cita pemerintah pusat dan Jabar Istimewa,” katanya.
Ia menjelaskan, tema pembangunan 2027 akan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi berbasis kewilayahan, termasuk pengembangan koridor wisata kota.
Konsep tersebut diperkuat dengan rencana pembangunan rute wisata, peningkatan kebersihan, dan penataan estetika kota. Skema dwibandara melalui Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati juga tengah disiapkan.
“Kami mengajukan kolaborasi dengan PT DI untuk menjadikan Bandung sebagai Kota Dirgantara. Mudah-mudahan penerbangan internasional bisa dibuka kembali tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, untuk persoalan sampah, Anton menyebut DLH Kota Bandung tengah mempercepat pembangunan 20 insinerator tambahan guna melengkapi 15 unit yang sudah beroperasi.(Red)
