Program ini dipandang penting untuk menekan beban pengeluaran pekerja dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 20 persen upah buruh terserap untuk biaya sewa rumah atau kontrakan.
Sementara itu, akses ke rumah bersubsidi kerap menambah beban karena lokasinya jauh dari tempat kerja.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra mengatakan banyak pekerja masih kesulitan memperoleh hunian yang sesuai kemampuan finansial dan berlokasi dekat kawasan industri.
Pengembangan hunian bersubsidi di pusat-pusat industri dinilai sebagai solusi strategis.
Program ini juga dikaitkan dengan target pembangunan tiga juta rumah, termasuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah telah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau agar lebih mudah diakses pekerja.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap buruh memiliki pilihan tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan tidak lagi memakan porsi besar dari penghasilan bulanan mereka.
Jika terealisasi, hunian vertikal di kawasan industri Bekasi ini bukan sekadar bangunan bertingkat, melainkan strategi merapikan ulang relasi antara tempat tinggal dan tempat kerja, dua titik yang selama ini terlalu jauh jaraknya bagi sebagian besar buruh. (kom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
