Menurut Rudy, proses pembebasan lahan akan dilakukan secara terbuka. Pemerintah daerah akan melibatkan tim appraisal independen serta mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan guna meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Persoalan tambang di Bogor Barat, kata Rudy, memang tidak sederhana. Kewenangan perizinan yang sebagian berada di tingkat provinsi membuat koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci.
Ia memastikan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan intensif dalam beberapa bulan terakhir.
“Sejak beberapa bulan terakhir kami terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait operasional tambang di wilayah Bogor Barat. Alhamdulillah, respons dari Bapak Gubernur Jawa Barat sangat baik dan konstruktif,” kata dia.
