JABARNEWS | BANDUNG – Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Pemprov Jabar Hermansyah membantah tuduhan dirinya telah bersifat tidak netral dan melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Herman dituduh telah melakukan kampanye terhadap stafnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di Gedung Sate untuk mendukung istrinya yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Perindo.
Menurutnya, ia hanya memperkenalkan istrinya kepada seluruh staf humas dan protokol terkait dengan kedinasan.
“Sebenarnya itu tidak benar, saya memang orang baru, jadi sangat wajar jika saya mau mengenalkan istri saya pada saat itu,” ujar Herman kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (18/4/2019).
Hermansyah menerangkan, perkenalan dilakukan karena istrinya akan mendampinginya dalam urusan kedinasan, misalnya kegiatan yang melibatkan istri-istri pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.
“Jadi itu biasa saja silaturahmi saya kenalkan istri saya sebagai kepala biro karena kan suka banyak kegiatan yang menyangkut kegiatan ibu-ibu (dharma wanita). Mungkin ketika istri saya ada di sini, ini siapa sih yang bolak-balik tanpa ada yang tahu. Jadi ini hanya mengenalkan,” terangnya.
Herman mengakui, ada pembagian kartu nama berlogo Perindo. Namun hal itu tidak ada hubungannya dengan perkenalan yang dilakukan saat itu. Dia menilai, hal tersebut sebagai kewajaran ketika orang berkenalan.
“Soal kartu nama itu sangat wajar ketika orang berkenalan. Ketika saya berikan kartu nama, pasti logonya pemprov karena saya orang pemprov. Kalau pengusaha ya da logo perusahaan. Dia kebetulan politisi maka kartu namanya emang dituliskan nama Perindo,” kata Herman.
Dia menegaskan, tak ada satu pun kata minta tolong yang diucapkan ke staf untuk memilih istrinya dan tidak melakukan pengarahan apapun terkait pencalonan istrinya pada Pemilu 2019.
“Saya sangat menjaga netralitas itu, saya jamin bahwa ASN di Gedsat ini terutama di Biro Humas itu sangat netral,” tutur Herman.
Herman pun mengatakan, sudah menghadap Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa dan memberikan keterangan tentang kronologinya.
“Itu kewajiban saya untuk menjelaskan dan saya dukung pak sekda bekerja. Bila temukan pelanggaran ya saya (siap terima) konsekuensi, saya menjelaskan saat itu hanya silaturahmi dan tidak ada ajakan,” ucapnya. (Mel)
