Diah menyebutkan, pemerintah sebelum mengelurkan kebijakan harus betul-betul melihat realitas yang ada. Sehingga tidak ada kendala-kendala teknis dilapangan apalagi sampai menyusahkan masyarakat.
“Gawai atau barcode yang dicetak juga kan bisa dipindahtangankan yang kemudian bisa digunakan. Nah apakah akan menjadi tepat sasaran ketika tujuannya pengendalian, pengawasan tentang siapa saja masyarakat yang pakai BBM subsidi. Cara ini belum sepenuhnga efektif …. Sebebarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pertamina. Karena berbagai kebocoran pada BBM subsisi,” katanya melansir dari suarajabar.id.
Paling penting, lanjut Diah, kebocoran BBM bersubsidi bukan terjadi pada pembelian bahan bakar melalui SPBU, namun pada kasus lain. Salah satunya adalah penggunaan BBM bersubsidi oleh industri.
“Solar bersubsidi justru disalurkan kepada industri dan itu lebih besar,” ungkapnya.
Jadi, menurut Diah, jika pemerintah menginginkan agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, harus ada pengawasan ekstra agar BBM bersubsidi tidak bocor digunakan oleh industri. (Red)
