JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Caretaker KNPI Jabar versi Hendra Guntara, Aap Salapudin menyayangkan statemen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kondisi faktual DPD KNPI di Jabar.
Menurutnya, Gubernur Jabar sebagai Pembina Umum Kepemudaan di Jabar tidak etis menyatakan dan membandingkan kondisi wadah tunggal Kepemudaan di Indonesia baik-baik saja kondisinya.
Padahal kenyataanya kondisi KNPI baik di pusat maupun di daerah masih mengalami dualisme kepengurusan dan ketidakpastian hukum.
Akibat adanya ketidakpastian hukum tersebut, kata Aap, berimbas pada berbagai persoalan, termasuk diantaranya terkait dana hibah.
“Saya fikir beliau dan birokrasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih faham terkait legalitas sebuah perkumpulan yang dapat menerima dan mengelola hibah, legal standingnya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Aap.
