Para peserta menilai bahwa memori kolektif bangsa adalah bagian penting dari proses demokrasi, sehingga setiap keputusan negara terkait tokoh sejarah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap rekonsiliasi nasional.
Gema Pasundan menegaskan bahwa memberikan gelar pahlawan nasional memiliki makna moral dan sejarah yang kuat. Karena itu, mereka meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi persepsi publik, terutama bagi keluarga korban dan kelompok yang masih merasakan dampak masa lalu.
Mereka juga menyerukan agar prinsip HAM, integritas publik, dan semangat reformasi tetap menjadi landasan arah kebijakan nasional. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
