JABARNEWS │ BOGOR – Keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan menuai perhatian serius dari DPRD Kota Bogor setelah Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang subsidi.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor harus segera menyusun strategi pendanaan guna menjamin keberlanjutan program transportasi yang telah dinikmati masyarakat ini.
“Segala bentuk kajian, perencanaan teknis, dan sistem pelayanan harus segera diselesaikan. Pemerintah pusat telah membuat keputusan, dan kita harus bersiap menghadapi konsekuensinya,” ujar Rusli.
Rusli mengingatkan agar perencanaan Dishub tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023, khususnya Pasal 91 Ayat (1), pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.
