Rusli juga menyebut permasalahan transportasi di Kota Bogor sebagai “penyakit kronis” yang belum menemukan solusi menyeluruh. Ia mengkritik bahwa banyak program transportasi dalam satu dekade terakhir hanya menghasilkan awal yang baik, namun gagal dalam implementasi jangka panjang.
Sebagai contoh, ia menyayangkan nasib program Trans Pakuan yang berakhir tanpa jejak. Rusli berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, memasukkan rencana transportasi yang komprehensif ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Rencana Induk Transportasi sudah tercantum dalam RPJPD. Harapan kami, penataan transportasi yang baik dapat dituangkan dalam RPJMD mendatang,” katanya.
Rusli juga memberikan apresiasi kepada Penjabat Wali Kota Bogor yang telah berkoordinasi dengan DPRD untuk menjaga keberlanjutan program Biskita.
Hal ini terbukti dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar dalam APBD 2025, dengan tambahan Rp11 miliar melalui APBD Perubahan jika program berjalan sesuai rencana.
“Kami di DPRD mendukung penuh Pemkot Bogor dalam hal anggaran, asalkan perencanaan sudah matang. Semoga Biskita dapat kembali melayani masyarakat dan menjadi solusi transportasi andalan Kota Bogor,” tutup Rusli. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
