JABARNEWS | BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, menilai masih banyak aspek pelaksanaan yang perlu diperbaiki, mulai dari layanan yang belum maksimal, standar penyajian yang belum seragam, hingga lemahnya sistem pengawasan dan transparansi. Di tengah belum jelasnya dasar hukum serta pembagian tugas legislatif dalam fungsi pengawasan, Aswan mengusulkan agar pelaksanaan MBG melibatkan kantin sekolah sebagai mitra penyedia makanan, guna memudahkan distribusi sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan di tingkat sekolah.
Pengawasan Lemah, Dasar Hukum Belum Jelas
Aswan menegaskan bahwa dukungan terhadap program MBG tidak serta-merta berarti menutup mata terhadap kelemahannya. Ia menyebut, hingga kini belum ada aturan hukum yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antara eksekutif dan legislatif dalam pengawasan program tersebut. Kondisi ini, menurutnya, bisa menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kita mendukung penuh program MBG untuk anak-anak sekolah, namun kita juga harus memastikan pengawasan dilakukan dengan ketat dan sesuai aturan. Saat ini, belum ada dasar hukum yang jelas yang mengatur peran DPRD dalam pengawasan program ini,” ujar Aswan saat menjadi narasumber dalam program Obrolan Plus Solusi (Opsi) di Radio PRFM, Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia menilai, tanpa kejelasan regulasi, pengawasan sulit dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, DPRD perlu mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun mekanisme dan payung hukum yang tegas untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan MBG di Kota Bandung.
Pelaksanaan di Lapangan Masih Belum Maksimal
Lebih lanjut, Aswan mengungkapkan sejumlah catatan penting mengenai pelaksanaan program MBG. Ia menilai, layanan penyajian makanan masih belum optimal, baik dari sisi kualitas, standar operasional, maupun koordinasi antarinstansi. Beberapa sekolah, kata dia, masih menghadapi kendala teknis dalam pendistribusian dan penyimpanan makanan, yang berpotensi menurunkan efektivitas program.
“Kita tidak boleh hanya melihat banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi harus memastikan gizi yang diberikan benar-benar terpenuhi untuk anak-anak, khususnya di Kota Bandung,” tuturnya.
Menurut Aswan, kualitas penyajian dan distribusi harus diatur dengan SOP yang baku dan transparan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Ia menegaskan, pengawasan lapangan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan, agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Kolaborasi dengan Kantin Sekolah Jadi Solusi Efektif
Di sisi lain, Aswan mengusulkan agar pelaksanaan program MBG dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kantin sekolah. Langkah ini, menurutnya, tidak hanya akan mendekatkan proses penyediaan makanan ke lingkungan peserta didik, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diawasi.
“Pelibatan kantin sekolah akan membuat proses pelaksanaan lebih dekat, lebih efisien, dan pengawasannya pun bisa dilakukan langsung oleh pihak sekolah,” jelasnya.
Aswan menilai, keberadaan kantin yang sudah memahami kondisi sekolah dan kebutuhan siswa dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan MBG. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah.
DPRD Siapkan Langkah Lanjutan
Sebagai tindak lanjut, Aswan berencana melakukan audiensi dengan sejumlah dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Audiensi ini diharapkan menghasilkan formula baru yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan langkah tersebut, Aswan optimistis program MBG akan berjalan lebih baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah. Ia menegaskan, DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Apresiasi terhadap program MBG tetap kita berikan, tetapi pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan agar tujuan peningkatan gizi anak-anak sekolah benar-benar tercapai,” pungkasnya.(Red)
