“Sayangnya kami menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum membuat Peraturan Gubernur PPK DAS Cilamaya. Mengingat Pergub Nomor 45 ini hampir mendekati ulang tahun yang Pertama,” terangnya mengutip dari Tvberita.co.id.
Kemudian, jika sampai detik ini tidak ada Peraturan Gubernur (Pergub) dokumen rencana aksi PPK DAS Cilamaya, maka pihaknya menyatakan bahwa semua aturan tersebut hanyalah omong kosong.
“Kami melihat sendiri sejumlah perusahaan di Desa Cipeundeuy Subang, kemudian PT di Ciparungsari Purwakarta dan PT di Cipinang Purwakarta, masih membandel membuang limbah, itu dibuktikan lewat outfall yang disusur oleh kami,” pungkasnya. (Red)
