JABARNEWS | BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi desakan dari para pelaku wisata yang kecewa atas larangan kegiatan study tour di sekolah.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan upaya membatasi ruang gerak pelajar, melainkan bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi yang bisa mengganggu stabilitas keluarga.
“Kami memahami keresahan yang muncul, terutama dari sektor pariwisata, tapi kebijakan ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas,” ujar Herman, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil sikap demi mencegah risiko sosial yang lebih besar di tingkat rumah tangga.
