Herman menegaskan, pihaknya membuka ruang bagi kritik maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami hargai semua masukan. Setiap warga negara punya hak menyampaikan pendapatnya. Itu bagian dari demokrasi,” katanya.
Menurut Herman, keputusan pelarangan study tour bukan tanpa alasan. Pemerintah melihat langsung fenomena orang tua siswa dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang kerap memaksakan diri agar anaknya bisa ikut kegiatan wisata sekolah.
Ia mengungkapkan banyak kasus di mana orang tua sampai harus mengajukan pinjaman ke lembaga tak resmi, bahkan pinjaman daring ilegal demi membiayai biaya study tour yang mahal.
