“Karena prosesnya cukup panjang, Pak Gubernur mempertimbangkan alternatif untuk mempercepat pengembangan Kertajati dengan melimpahkan kepemilikan dari provinsi ke pusat. Artinya, saham dominan milik provinsi di Kertajati akan dilepas dan diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi, Selasa (13/1/2026).
Pemprov Jawa Barat kini menyiapkan skema tukar guling saham sebagai bentuk pelepasan tersebut. Dalam skema ini, saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dialihkan ke pemerintah pusat.
Sebagai gantinya, pemerintah provinsi berharap mendapatkan porsi kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
“Skemanya bisa diganti atau dilepas, dengan harapan saham provinsi bisa dialihkan ke Bandara Husein,” kata Dedi.
