Ia juga menyatakan bahwa kritik dan masukan dari pihak eksternal seperti DEEP sangat dihargai.
“Kami respect kepada teman-teman yang mengkritisi Pemda Provinsi Jawa Barat. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk menyudutkan, untuk doxing. Kami jamin itu tidak ada,” tegasnya.
Kasus ini bermula dari unggahan Neni Nur Hayati di akun media sosial pribadinya pada 5 Mei 2025, yang menyuarakan kekhawatiran tentang bahaya buzzer yang dinilai mengancam demokrasi dan eksistensi negara.
Materi yang dibagikan Neni mengutip laporan dari media massa, tanpa menyebutkan secara spesifik nama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi maupun Pemprov Jabar.
Namun, tak lama berselang, Diskominfo Jabar merespons dengan mengunggah video pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi disertai foto wajah Neni Nur Hayati di akun resmi seperti @humas_jabar, @jabarsaberhoaks, @jabarprovgoid, dan @sapawarga_jabar.
