JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat dan mampu merespons isu-isu publik secara aktual.
Hal tersebut disampaikan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Biro Organisasi Setda Jabar, Iwan Kurniawan, saat mendampingi Asisten Administrasi Umum Setda Jabar, Kusmana Hartadji, dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025–2029 dan Pengumuman Evaluasi RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Pemda Provinsi Jabar terus memperjuangkan reformasi birokrasi sebagai fondasi menuntaskan isu-isu publik,” ujar Iwan.
Ia menyebut, reformasi birokrasi yang dijalankan Pemprov Jabar bukan hanya menyasar indikator statistik seperti angka kemiskinan, tetapi juga menyentuh persoalan langsung yang dihadapi masyarakat di lapangan. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan jenjang pemerintahan.
“Jawa Barat adalah agregasi dari pemda kabupaten/kota, sehingga reformasi birokrasi harus menjadi ekosistem terpadu yang menyatukan gerak semua pihak,” lanjutnya.
