“PLTA Jatigede bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga simbol dari komitmen kita bersama dalam mendorong energi berkelanjutan. DPRD Kabupaten Sumedang siap menjadi mitra strategis dalam memastikan seluruh proses, termasuk pembebasan lahan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
PLTA Jatigede diproyeksikan menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di Jawa Barat dengan kapasitas mencapai 110 Mega Watt (MW). Infrastruktur ini diproyeksikan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung sistem kelistrikan Jawa-Bali sekaligus mengurangi emisi karbon.
Melalui sinergi yang erat dengan DPRD dan pemerintah daerah, PLN UIP JBT optimis dapat menyelesaikan tantangan pembebasan lahan yang masih tersisa.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, yang turut dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala ATR/BPN Sumedang, Manager PLN Unit Pelayanan Pelanggan dan Pengaduan Sumedang, Camat Jatigede, Kepala Desa Kadujaya, Kepala Desa Cipeles, Kepala Desa Karedok dan sepakat untuk terus memonitor progres pembebasan lahan secara berkala.
Sinergi antara PLN UIP Jawa Bagian Tengah dan DPRD Kabupaten Sumedang menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan nasional. Proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah, BUMN dan masyarakat dalam mengatasi tantangan pembangunan di era transisi energi.
