Berdasarkan keterangan para tersangka, praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun sejak 2025. Setiap pangkalan disebut menerima kuota elpiji 3 kilogram antara 800 hingga 2.500 tabung per bulan, dengan sekitar seperempat dari kuota tersebut dialihkan ke tabung non-subsidi.
Dalam praktiknya, tabung LPG 12 kilogram dijual dengan harga sekitar Rp150.000 per tabung dengan keuntungan mencapai Rp85.000. Sementara tabung LPG 5,5 kilogram dijual seharga sekitar Rp70.000 per tabung dengan keuntungan Rp37.000.
“Total keuntungan yang diperoleh tersangka selama satu tahun diperkirakan mencapai Rp1,6 miliar, sementara potensi kebocoran keuangan negara akibat praktik ini ditaksir sekitar Rp2,8 miliar,” kata Wirdhanto.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Selain itu, tersangka juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
